Tudingan Petani Fiktif Terima Pupuk Subsidi, Kadis DTPHP Bulukumba: Silakan Buktikan!
bukabaca.id, Bulukumba – Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Bulukumba, Emil Yusril, angkat bicara terkait ramainya pemberitaan ada petani fiktif yang menerima bantuan pupuk bersubsidi.
Respons Emil ini untuk meluruskan pemberitaan oleh Basmi Sulsel yang menilai ada yang “tidak beres” dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Emil menegaskan bahwa hal itu adalah berita menyesatkan alias hoaks.
Emil menilai apa yang disampaikan Basmi Sulsel jauh panggang dari api. Itu mengingat persoalan pupuk bukan kewenangan DTPHP untuk mendistribusikan pupuk ke kelompok tani, melainkan distributor itu sendiri. Menurutnya,
sangat tidak logis ada pihak di DTPHP ikut menyalurkan pupuk bersubsidi yang dimaksud.
“DTPHP tidak berkepentingan dalam mengurus masalah pendistribusian pupuk bersubsidi. Kami hanya bertugas mengawasi, yang mendistribusikan pupuk itu ya distributor dan pengecernya sendiri. Jika ada permainan sebagaimana yang disampaikan oknum yang mengatasnamakan Basmi Sulsel ya pasti oknum-oknum distributor atau pengecernya sendiri bukan DTPHP. Jika memang ada permainan yang Basmi temukan, silakan dibuktikan,” beber Emil, Rabu (19/5/2021).
Salah satu penyuluh pertanian wilayah Kecamatan Gantarang, Husnul menyesalkan pernyataan Basmi Sulsel di salah satu media.
“Saya selaku penyuluh menyesalkan pernyataan oknum Basmi Sulsel atas nama Akmal itu. Dia berbicara seolah-olah dia benar-benar memiliki bukti yang valid. Insyaallah kami masih terus memantau terkait pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut oleh para distributor dan pengecer-pengecernya. Aturannya sudah jelas, jadi sekali lagi saya rasa hal-hal yang disampaikan Akmal itu hoaks,” ucap Husnul.
Salah satu distributor pupuk di Bulukumba menyebutkan bahwa informasi yang disajikan Basmi Sulsel sangat tidak seimbang dan sepihak.
“Apa yang disampaikan oknum media melalui pernyataan dari oknum Basmi Sulsel adalah informasi sepihak. Tidak melakukan konfirmasi lebih jauh lagi terkait persoalan yang mereka muat. Media seharusnya mengedukasi bukan menyebar opini, apalagi sampai memuat berita-berita yang tidak balance seperti itu,” sesalnya. (*)