Masif Kampanye Penanganan Gizi Buruk, UNICEF Apresiasi Gerakan PKK Sulsel
bukabaca.id, Makassar – United Nations Childrens Fund (UNICEF) mengapresiasi gerakan Tim Penggerak PKK Sulsel dalam penanganan gizi buruk. TP PKK Sulsel dinilai sangat masif dalam mengampanyekan bahaya stunting dan gizi buruk pada anak-anak.
“Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Naoemi Octarina, karena Tim Penggerak PKK Sulsel memberikan peran yang luar biasa dalam penanganan gizi buruk, khususnya stunting pada anak-anak,” kata Henky Widjaja, CFO UNICEF Sulawesi dan Maluku, pada Lokakarya Lintas Sektor Penguatan Program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) Tingkat Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan secara hybrid, di Hotel Remcy Makassar, Selasa (6/7/2021).
Henky memaparkan, Indonesia saat ini menghadapi triple burden gizi. Yaitu stunting, wasting, dan obesitas. Walaupun banyak kasus gizi buruk terjadi di masyarakat, yang mendapatkan perawatan masih rendah. Penyebabnya, akses pelayanan kesehatan masih terbatas, tidak semua kasus gizi buruk terdeteksi dini, hingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi buruk.
Pandemi Covid-19, kata Henky, juga bisa berpengaruh pada tingginya kasus gizi buruk. Kalangan menengah ke bawah, mengalami dampak ekonomi sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Selain itu, masyarakat juga membatasi akses ke fasilitas kesehatan. Sehingga, ada resiko peningkatan kasus gizi buruk dalam satu tahun belakangan ini.
“Gizi buruk berisiko penyakit hingga kematian pada anak. Kekebalan tubuh mereka akan melemah,” ujar Henky.
Menurut Henky, gizi buruk bisa dicegah sebelum kondisinya makin parah. Saat ini, sudah ada 70 negara di dunia memaksimalkan PGBT, yang berfokus pada integrasi pengelolaan kurang gizi akut kedalam sistem kesehatan yang telah ada di semua tingkatan.
Ada empat komponen PGBT, yaitu mobilisasi masyarakat untuk penemuan dini kasus dan tindak lanjut, layanan rawat jalan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi di puskesmas/pustu, layanan rawat inap bagi balita gizi buruk dengan komplikasi medis di RSU/Puskesmas Rawat Inap, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).
“Kerja sama lintas sektor menjadi penopang utama PBGT. Dan PKK punya peran penting,” imbuhnya.
Sementara, Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, mengungkapkan, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, proporsi kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita, 17,7 persen. Provinsi Sulsel, di atas angka rata-rata nasional, 22,9 persen. Karena itu, masalah gizi anak ini harus menjadi fokus utama semua stakeholder.
“Anak-anak kita butuh asupan gizi yang optimal,” kata Naoemi, yang menyampaikan sambutannya secara virtual, dari Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel.
Masalah gizi pada anak, kata Naoemi, orangtua memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, para orangtua harus diedukasi. Ada beberapa kasus, gizi buruk justru terjadi pada anak-anak yang orangtuanya memiliki kemampuan ekonomi yang baik.
“Gizi buruk dan gizi kurang harus ditanggulangi bersama, karena pada balita kurang gizi kronis, akan menyebabkan stunting. Berpengaruh juga pada kecerdasan anak, menyebabkan gangguan kesehatan, rentan terhadap penyakit, hingga beresiko pada tingkat kematian anak,” jelasnya.
Naoemi menuturkan, masalah gizi anak dan stunting, merupakan persoalan yang cukup kompleks. Apalagi, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Disamping itu, pandemi juga membuat para orangtua takut membawa anak mereka ke puskesmas atau posyandu.
“Masalah ini harus ditanggulangi bersama. Kita harus mulai mengintervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Yakni mulai masa kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Pasangan yang akan menikah, juga harus diedukasi. Ibu hamil tidak boleh stres, karena akan berpengaruh terhadap janin,” urainya.
Ia mengakui, peran PKK cukup besar dalam penanganan masalah stunting dan gizi anak. PKK adalah organisasi pelopor keluarga, dan bisa membantu menurunkan tingkat stunting di Sulsel melalui program-programnya. Meski demikian, PKK tidak bisa berjalan sendiri. Semua stakeholder harus sejalan. Makin banyak yang bergerak, efeknya akan lebih luas.
“Posyandu harus menjadi garda terdepan dalam penanganan gizi buruk. Karena itu, tenaga kesehatan di posyandu harus diberi fasilitas memadai, hingga pengetahuan. Intinya, bagaimana pemerintah provinsi dan pusat bisa bersinergi, kemudian diturunkan ke mitranya. Persepsi tentang stunting juga harus seragam, satu pemahaman,” tegasnya. (*)
