Pemkab Gowa Catat Peningkatan Signifikan Indeks Pencegahan Korupsi
BukaBaca.id, Gowa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Ada kenaikan 16 poin dari 2021 ke 2022.
Hal itu diungkapkan Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 di Baruga Karaeng Pattingalloang, Jumat (27/10/2023).
“MCP Kabupaten Gowa pada 2021 berada di angka 65 menjadi 81 di periode 2022. Sementara untuk Survey Penilaian Integritas (SPI)-nya di angka 74,5, Gowa menempati kuadran satu dan berada di atas rata-rata nasional maupun rata-rata Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Lanjutnya, MCP 2023 indikatornya semakin subtantif, olehnya dibutuhkan kerja sama semua pihak. Di antaranya perangkat daerah melalui peran Inspektorat yang dianggap menjadi kunci utama.
“Jadi, bukan terjajah Inspektorat saja, tetapi perlu juga sinergi, kolaborasi, dan dukungan dari perangkat daerah yang terkait. Dengan menempati di kuadran satu, analisis kami adalah bahwa Gowa termasuk pemerintah daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah yang relatif baik di Sulawesi Selatan,” tutur Tri.
Dijelaskan Tri, MCP adalah bagian dari save assessment pemerintah daerah terkait dengan pencegahan korupsi. Sementara, SPI merupakan outcome atau uji petik yang dirasakan stakeholder pemerintah daerah betul tidak yang sudah dilakukan itu dirasakan dan memang ada outcome.
“Untuk itu perlu terus di tingkatkan sehingga dapat menjaga momentum perbaikan, karena bagaimana pun masih juga tertinggal dengan pemerintah daerah di pulau Jawa. Jadi saingannya tidak hanya Sulawesi Selatan tetapi juga dengan pemerintah daerah di pulau Jawa,” katanya.
Di akhir sambutannya, Tri menyampaikan tujuan kedatangannya bersama tim ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan MCP dan pemantauan program strategis pokir DPRD dan hibah.
Wakil Bupati Gowa, Abd. Rauf Malaganni, menyampaikan Pemkab Gowa telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, dan sumber daya aparatu hingga membangun budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik.
Hal ini dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen upaya pencegahan korupsi. Telah banyak program-program yang ditunjukkan ke arah perbaikan pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa korupsi adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Kr Kio, sapaan akrab Wabup Gowa, Pemkab Gowa sedang berupaya mewujudkan pelayanan publik yang menjamin kesadaran proses pelayanan serta biaya dan waktu yang dapat diukur.
Langkah awal yang ditempuh adalah pada 2022 pemerintah daerah telah membangun tiga pos pelayanan publik di tiga kecamatan dataran tinggi.
Selanjutnya, pada 2023 pihaknya kembali menambah tiga pos pelayanan publik pada tiga kecamatan serta membangun mal pelayanan publik yang sistemnya akan diadaptasi dari mal pelayanan publik di Azerbaijan dan Uzbekistan.
“Ini merupakan kiat konkret yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah, profesional, dan sederhana. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN,” jelasnya.
Kr Kio pun berpesan kepada seluruh peserta dengan sungguh-sungguh dapat mengikuti dan menyimak baik-baik apa yang disampaikan tim KPK.
“Saya berharap sekali pertemuan ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama dengan KPK dalam proses pemberantasan korupsi terkhusus di Gowa. Selain itu, kami juga berharap apa yang sudah dicapai dalam tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi yang lalu dapat dilanjutkan dan diusahakan untuk ditingkatkan lebih baik lagi pada tahun ini dan ke depannya,” ungkapnya.
