Pemuda Polman Gelar Demonstrasi, Desak Pencopotan Direktur RSUD Terkait Dugaan Mark Up Harga Alkes

Perbesar

bukabaca.id, Polman – Pemuda yang mengatasnamakan dirinya dari  Forum Aliansi Pemuda Polman Bersatu (FORMADA-PB), menggelar unjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Polewali Mandar, menyerukan penurunan jabatan Direktur RSUD Andi Depu, yang diduga terlibat dalam praktik mark up pengadaan barang dan layanan. Selasa, 30 April 2024.

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Asrul Araffah sebagai Koordinator Lapangan, meminta atensi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar untuk mengambil langkah dan menantang Penjabat (Pj). Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, sebagai langkah tegas dalam memberantas korupsi di sektor kesehatan.

Menurutnya ada berbagai point penting yang menjadi fokus perhatian para Pemuda sehingga turun melakukan unjuk rasa.

“Hasil kajian kami, menemukan beberapa pengadaan yang tidak menyertakan  merk dan spesifikasi,  kami menduga bahwa pihak RSUD mungkin telah lalai atau keliru dalam Pembuatan Dpa/Rka,” tutur Asrul.

Penelusuran kami, lanjutnya, harga barang yang tertera dalam DPA/RKA  RSUD Andi Depu Polman bersumber dari APBN DAK 2024.

“Dari Perbandingan harga  ternyata benar kami temukan, beberapa barang yang tercantum dalam DPA/RKA memiliki selisih harga yang begitu besar, sehingga semakin menguatkan dugaan kami tentang mark up yang dilaukan tidak sesuai aturan,” terangnya.

Dalam orasinya, perwakilan pemuda yang memimpin demonstrasi menyampaikan keprihatinan mereka terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan direktur RSUD. Mereka menyoroti laporan yang mengungkap adanya peningkatan harga yang signifikan dalam pengadaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Direktur RSUD harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat. Dugaan mark up harga alat kesehatan tidak bisa diabaikan. Kami menuntut pemerintah untuk segera mencopot direktur tersebut dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap praktik korupsi di RSUD Polman,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Para demonstran juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor kesehatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah yang tegas guna menanggulangi korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Pihak keamanan dari Kepolisian tampak turut hadir untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung damai dan tertib. Pemerintah daerah disarankan untuk mendengarkan aspirasi pemuda dengan serius dan segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menanggapi tuntutan mereka.

Tak hanya itu dugaan lainnya menyoal biaya persalinan yang dianggap termahal di Indonesia dengan catatan angka antara Rp. 254-300 juta. Melalui perincian hasil kajian FORMADA PB,

“Tahun 2022, pada bulan November terdapat beberapa pasien tidak mampu yang melakukan persalinan rawat inap di RSUD Andi Depu, telah dibayarkan oleh pemerintah melalui RSUD Andi Depu dengan status utang dengan Identitas Nomor Kartu Tanda Penduduk yang telah kami kantongi, dirawat di ruangan Perintal dengan total biaya Rp. 319.679.000, Pasien dengan identitas berbeda pada angka Rp.254.000.000,” jelas Asrul.

Hal tersebut pun ditegaskan oleh Jenderal Lapangan, Moh. Hidayat Rasak bahwa terkait persoalan kajian kami, data tersebut kami duga adalah pasien yang menggunakan BPJS yang secara langsung diakomodir oleh Pemda Polman. Sehingga melalui unjuk rasa ini kami melayangkan tuntutan pada dua garis besar.

“Pertama mendesak pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, untuk ikut serta dalam mengambil langkah konkrit, melakukan pengawasan secara transparan terhadap proses pengadaan barang, serta memeriksa oknum terkait issu mark up dana persalinan termahal di Indonesia,” urai Hidayat, sapaan akrabnya.

Selanjutnya, mendesak dan menantang Pj Bupati Polman, untuk mencopot Direktur RSUD Andi Depu Polman serta beberapa pejabat teras internal yang kami duga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam mengemban tugas sebagaimana mestinya.

Demonstrasi ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan dana publik semakin meningkat di kalangan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa. (ab)