Bupati Selayar Hadiri Rakornas Wasin Pemerintah Tahun 2021 Secara Virtual
bukabaca.id, Kepulauan Selayar – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan intern (Rakornas Wasin) pemerintah Tahun 2021 secara virtual, di ruang kerjanya Kamis (27/5/2021).
Kegiatan Rakornas Pengawasan Intern ini mengusung tema Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi, yang diselenggarakan langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program serta menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” jelas Joko Widodo.
Presiden Jokowi juga mengatakan pengawasan anggaran harus dijamin tidak boleh salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan apalagi dikorupsi. “Sekali lagi, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Jokowi menekankan untuk menjadi perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, yaitu diminta percepatan belanja pemerintah harus dikawal dan ditingkatkan.
Pada poin kedua, Jokowi menyampaikan bahwa kualitas perencanaan perlu ditingkatkan. Menurutnya masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, sehingga tidak mendukung pencapaian dari tujuan serta tidak singkrong dengan program lainnya.
Sementara poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” imbuhnya.
Sekadar diketahui bahwa kegiatan Rakornas Wasin ini turut diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemda dari seluruh Indonesia, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (*)
