Demi Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Mahasiswa UINAM, LPP Universitas Gelar Pemilma
bukabaca.id, Makassar – Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Mahasiswa (Pemilma) melalui via daring.
Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 pekan, yakni mulai 18 Januari – 1 Februari 2021. Kegiatan dilakukan dengan bertujuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
Rahmat Hasrun selaku pihak LPP Dakwah menuturkan bahwa mosi tidak percaya terhadap LPP Universitas hingga saat ini masih di tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas Sema Universitas yang diketahui buka mulai 20-22 Januari 2021.
“Pertama yang membuat saya ragu dengan LPP universitas ialah publikasikan tentang informasi jadwal juknis yang tidak massif. Sehingga hanya segelintir mahasiswa saja yang mengetahuinya,” jelas Rahmat Hasrun.
Lebih lanjut kata Rahmat, untuk yang kedua ialah tidak adanya transparansi soal standarisasi penilaian BTQ (Baca Tulis Qur’an). Dan bahkan seharusnya BTQ bukanlah penentu dari pantas tidaknya lulus menjadi ketua.
“Seharusnya BTQ hanya menjadi sarana untuk memberikan pencerahan bagi para bakal calon. Untuk yang ketiga tidak adanya keterbukaan persoalan verifikasi berkas. Seharusnya LPP universitas mengadakan verifikasi berkas secara offline yg untuk membagikan surat undangan kepada Lembaga kemahasiswaan dari tiap fakultas untuk menyaksikan bahwasanya LPP universitas melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya (Netral),” tegasnya.
Dan yang terakhir kata Rahmat, LPP Universitas cacat dalam prosuderal. Hal ini dikarenakan dari LPP universitas ada beberapa perwakilan fakultas yang tidak di masukkan dalam struktural panitia LPP seperti FKIK, FST, dan juga FDK.
“Ini memperkuat dugaan para mahasiswa. Kalau memang benar LPP universitas itu tidak bersikap netral, dan lebih condong memperlihatkan sikap keberpihakannya,” pungkas Rahmat Harun.
Sementara Ketua LPP FEBI, Mujiburrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menilai LPP Universitas tahun ini cacat dalam berbagai hal.
“Yang pertama itu jelas terlihat dari awal kurangnya distribusi informasi ke semua mahasiswa terkait pelaksanaan Pemilma tingkat universitas beserta mekanismenya. Kedua LPP U tidak independen. Itu dibuktikan dengan keterlibatan pihak birokrasi dalam proses verifikasi berkas pendaftar calon pengurus SEMA U yang mana itu adalah hak prerogatif pihak LPP. Dan harusnya disaksikan langsung oleh para pendaftar, tapi lagi-lagi LPP dalam hal ini bersifat ekslusif mengenai keterbukaan informasinya,” ungkap Ketua LPP FEBI.
“Ketiga untuk pelaksaan pemilma tingkat Universitas tahun ini bukan hanya pihak LPP yang terkesan tertutup untuk beberapa pihak, tapi juga pihak pimpinan dalam hal ini pimpinan FEBI yang terus berusaha untuk menyulitkan beberapa pendaftar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dekan fakultas,” tambahnya.
Sementara beberapa pendaftar lain katanya, lebih terkesan dipermudah untuk mendapatkan itu. Padahal untuk mendapatkan rekomendasi itu adalah hak semua mahasiswa selama memenuhi syarat dan tidak melanggar juknis yang telah ditetapkan oleh LPP.
“Artinya baik LPP U maupun universitas memang jelas menampakkan keberpihakaannya kepada beberapa mahasiswa saja dan berusaha membatasi bahkan tidak memberikan hak para mahasiswa lainnya,” tutupnya.(*)
