Di Hadapan Jaksa Agung, Prabowo Singgung Praktik Perizinan Ilegal
BukaBaca.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas langkah konkret pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang merugikan negara. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup pada Senin (13/1) itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan mendorong pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik perizinan ilegal sering kali menjadi pintu masuk bagi tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
“Perizinan ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghambat utama pembangunan nasional. Hal ini harus dihentikan segera,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden memberikan arahan tegas kepada kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal. Ia juga meminta penguatan sistem pengawasan di instansi pemerintah agar setiap proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Tidak boleh ada celah untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara. Kita harus memastikan integritas di setiap lini pemerintahan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut hadir pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antarinstansi dalam upaya memberantas korupsi dan memperkuat pengawasan di sektor publik.
Jaksa Agung menyampaikan dukungannya terhadap arahan Presiden dan berjanji akan segera mengoordinasikan langkah-langkah konkret di bawah kejaksaan.
“Kami siap menjalankan arahan Presiden dengan penuh tanggung jawab. Semua kasus perizinan ilegal akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemberantasan korupsi di sektor perizinan diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
