Gabungan Serikat Buruh se-Indonesia Kembali Gelar Aksi Demonstrasi Besar-besaran
bukabaca.id, Jakarta – Gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia seperti (KSPSI), Gekanas, serta serikat buruh lainnya akan menggelar demo hari ini, Senin (2/11/2020).
Berdasarkan informasi, Aksi demonstrasi akan dilakukan serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara untuk wilayah Jabodetabek titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
Mennggapi aksi demo tersebut, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, untuk wilayah Jabodetabek, aksi demo akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pada 2 November besok (hari ini, red), KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Gekanas bersama puluhan ribu buruh akan aksi di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers, Minggu (1/11/2020) Kemarin. Dikutip oleh redaksi bukabaca.id dari kompastv.
Selain itu pihaknya juga menuturkan bahwa demo buruh ini akan menyerukan dua tuntutan. Yakni, batalkan omnibus law undang-undang atau UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.
“Menyuarakan dua tuntutan, cabut dan batalkan UU omnibus law Cipta Kerja, dan naikan UMP, UMK dan UMSK 2021 serempak di 24 provinsi,” jelas Said Iqbal.
Sebelumnya Said juga telah menyebutkan bahwa aksi massa kali ini bakal digelar besar-besaran dan serempak di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran,” katanya.
Dia memastikan bahwa aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional, dan berlangsung damai.
Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK.
“Secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja. Aksi-aksi itu sampai kita menang dan dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi terarah dan konstitusional,” pungkasnya.
