Gelar Aksi, KPPM Desak Polres dan Bupati Bulukumba Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos

waktu baca 2 menit
KPPM saat menggelar aksi demonstrasi di Polres dan Kantor Bupati Bulukumba, Senin (27/7/2020).

bukabaca.id, Bulukumba – Puluhan kader Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) melakukan aksi demonstrasi di Polres Bulukumba dan Kantor Bupati Kabupaten Bulukumba Senin, (27/7/2020).

Aksi tersebut dipicu karena adanya indikasi korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di tengah pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Dugaan kasus korupsi Bansos oleh Dinsos Bulukumba diketahui saat ini masi tahap penyidikan oleh Polres Bukukumba. Kendati begitu, terkendala hasil audit Inspektorat Bulukumba.

“Dana bantuan covid-19 tidak sedikit sekitar 1,9 Miliar, sungguh dana bantuan yang besar dan dinas sosial diduga melakukan mark up anggaran pembelian item sembako sebesar 470 juta,” ungkap Asfar, Jenderal lapangan aksi demonstrasi kepada awak media dalam keterangan tertulis.

Asfar mengatakan aksi demonstrasi membawa beberapa tuntutan, diantaranya.

1. Mendesak Polres Bulukumba untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

2. Meminta Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba untuk melakukan transparansi anggaran terkait dana bantuan BLT, PKH dan BLNT.

3. Copot kepala dinas Sosial Kabupaten Bulukumba jika terbukti melakukan korupsi dana bantuan covid-19 di Bulukumba.

4. Mendesak Bupati Bulukumba untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Hal ini, lanjut Asfar, kami lakukan sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme dan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Polres Bulukumba harus lebih aktif dan menuntaskan kasus ini sampai selesai, jika tidak kami akan melakukan aksi demonstrasi dengan kuantitas massa yang lebih besar,” tegas Asfar.

“Aksi yang dilakulan jelas sebagai kontrol terhadap pemerintah serta menggambarkan bahwa masi banyak permasalahan yang harus di tuntaskan di Kabupaten Bulukumba,” tutupnya. (Dito)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *