Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19, Bupati Maros Minta Satgas Lebih Aktif Awasi Masyarakat
bukabaca.id, Maros – Pemerintah Daerah kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19, di Aula Kantor Camat Mandai, Selasa (3/8/2021). Rapat ini dilakukan karena saat ini Kecamatan Mandai merupakan daerah yang paling terdampak dari seluruh Kecamatan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Maros dengan jumlah total 124 kasus aktif.
Akibat kondisi kasus Covid-19 yang semakin meningkat tersebut, membuat Bupati Maros, HAS Chaidir Syam melangsungkan rapat koordinasi penanganan Covid-19. Rapat koordinasi ini terpusat pada dua kecamatan dengan kasus covid tertinggi di Kabupaten Maros.
Terhitung dari data tanggal 2 Agustus 2021, sebanyak 623 kasus terkonfirmasi positif covid-19. Kasus tertinggi berada di Kecamatan Mandai yakni 124 kasus, disusul Kecamatan Turikale sebanyak 109 kasus, untuk kasus terendah berada di Kecamatan Mallawa sebanyak 6 kasus.
Rapat yang berlangsung selasa siang ini dipimpin langsung oleh Bupati Maros HAS Chaidir Syam didampingi Wabup Maros Hj Suhartina Bohari.
“Hari ini kita rapat khusus untuk kecamatan yang terkonfirmasi kasus positifnya sangat besar yakni Turikale dan Mandai,” ungkap Chaidir.
Ada beberapa menurut Chaidir yang menjadi hasil kesepakatan hari ini, setiap kecamatan, kelurahan dan desa tetap melaksanakan PPKM level 3 tentunya pemerintah daerah harus mengawasi dengan ketat.
“Satgas di tingkat desa dan kelurahan bisa lebih aktif lagi memantau pelaksanaan pencegahan covid-19. Mengawasi masyarakat yang Isman (isolasi mandiri) juga yang terkonfirmasi bergejala,” tukas Chaidir.
Menanggapi beberapa masukan terkait suplai vitamin bagi petugas covid-19 saat rapat koordinasi berlangsung, Bupati Maros langsung meminta pada Kepala Dinas Kesehatan untuk segera mensuplai vitamin pada para nakes, TNI, Polri, Bhabinsa, juga kepala desa.
Tidak hanya vitamin, dirinya juga meminta untuk mensuplai APD yang sudah sangat terbatas.
“Saya sudah sampaikan pada Kadis Kesehatan untuk mengirim vitamin juga memberikan tambahan APD yang stoknya sudah mulai menipis. Terlebih APD untuk petugas yang menangani pemakaman pasien covid,” jelas Chaidir.
Hasil kesepakatan selanjutnya dari rapat koordinasi ini adalah penyampaian kepada lurah juga kepala desa untuk tidak lagi menolak memakamkan pasien covid di wilayahnya. Pemerintah daerah hanya bertugas memantau pelaksanaan pemakaman agar berlangsung sesuai prokes
“Lurah juga kepala desa harus menerima jika ada warganya yang positif dan ingin dimakamkan di wilayahnya. Sudah tidak harus lagi ada persetujuan warga,” ungkap Cahidir.
Memperhatikan kembali banyaknya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi covid-19, Bupati Maros Chaidir berharap pusat-pusat pelayanan kesehatan tidak ada yang ditutup.
“Jika ada pusat pelayanan kesehatan yang kekurangan tenanga medis, akan disuplai tenaga medis dari puskesmas terdekat,” jelas Chaidir.
