Kasus Korupsi PDAM Makassar, Tiga Tersangka Baru Segera Disidang
BukaBaca.id, Makassar – Tiga tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus atau jasa produksi 2017-2019 serta premi asuransi dwiguna jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2016-2019, segera menjalani sidang.
“Tim penuntut umum Kejati Sulsel dan tim penuntut umum Kejari Makassar dalam waktu dekat ini segera melimpahkan perkara tersangka HA, TP, dan AA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel, Soertami, di Makassar, Kamis (10/7/2023).
Ketiga tersangka yang diserahkan penyidik pidsus Kejati Sulsel kepada penuntut umum, yaitu masing-masing HA mantan Direktur Utama PDAM Makassar untuk laba 2018 dan 2019.
Selanjutnya, TP mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Keuangan PDAM 2019, untuk laba 2018. Kemudian, AA mantan Direktur Keuangan PDAM 2020 dan menjabat Direktur Teknik PDAM 2020 untuk laba 2019.
Sementara, untuk berkas perkara tiga tersangka tersebut telah dilimpahkan tim kaksa Penyidik Bidang Pidsus Kejati Sulsel di Lapas Kelas I Makassar dan menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada tim JPU Kejati Sulsel dan tim JPU Kejari Makassar untuk disidangkan.
Dalam berkas perkara terungkap serangkaian perbuatan tersangka HA, TP, dan AA diduga telah menyebabkan terjadinya penyimpangan pada penggunaan laba untuk pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi serta premi asuransi dwiguna jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Kerugian keuangan daerah Makassar, khususnya PDAM, yang timbul dalam kasus 2016-2018 senilai total Rp20,3 miliar lebih.
Dari perbuatan para tersangka terancam pidana dalam primer Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.
Sebelumnya, dua terdakwa mantan Direktur Umum PDAM Haris Yasin Limpo dan mantan Direktur Keuangan PDAM Irawan Abadi telah menjalani sidang hingga dituntut 11 tahun penjara.
