Kepala Balai Lingkup Kementerian PUPR Silaturahmi ke Gubernur Sulsel, Bahas Perbaikan Jalan Nasional
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang Djaya Sukarno mengungkapkan pertemuannya dengan gubernur untuk menyampaikan sejumlah program kegiatan Kementerian PU di Sulsel untuk tahun 2022.
“Alhamdulillah kami bertemu dengan Pak Gubernur bisa kami sampaikan juga program-program kegiatan kami di 2022 maupun kegiatan-kegiatan mendatang,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa yang menjadi perhatian gubernur dalam pertemuan tersebut yang berada di wilayah kewenangan BBWS Pompengan Je’neberang, seperti Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.
Terkait pembangunan ruas jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan menuturkan, beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit dan diusulkan untuk di programkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara untuk jalan yang berada diluar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi, Reiza mengaku akan meminta surat dari gubernur untuk diusulkan ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, lanjutnya, Jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan By Pass Mamminasata.
Untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail melaporkan kepada gubernur terkait rencana pembangunan rumah susun (Rusun) untuk pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.
“Dari Perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana) di 23 Kabupaten Kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),”pungkasnya.
Sementara dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri melaporkan penanganan kawasan kumuh, khususnya mengenai peningkatan kualitas pemukiman untuk penanganan di 85 titik kawasan pemukiman kumuh di Sulsel.
“Di samping itu kami juga menangani pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren di Sulawesi Selatan,” tutupnya. (*)
