Ketika Pemekaran Bone Selatan Digantung, DPRD Bone Mendesak Moratorium Dicabut
bukabaca.id, Bone – “Ketika pemekaran Bone Selatan digantung” menjadi topik terhangat dalam diskusi bulanan Radar Bone yang digelar Gedung Media Radar Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2020).
Seperti diketahui, bahwa dewasa ini pemekaran suatu daerah Kabupaten menjadi dambaan masyarakat setempat. Harapan tersebut juga menjadi dambaan masyarakat Bone.
Dimana dalam upaya pemekaran itu, beberapa daerah Kabupaten lainnya telah berhasil setelah memenuhi persyaratan. Atas keberhasilan itu, tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya tumbuh signifikan setelah mengalami pemekaran.
Terkait pemekaran wilayah adalah kerinduan pemerintah dan masyarakat Bone yang selama ini hanya menjadi mimpi. Masyarakat Bone seolah menjadi penonton atas keberhasilan kabupaten lainnya yang sudah berhasil memekarkan diri.
Pemerintah kabupaten Bone tentu tidak tinggal diam atas harapan itu, hal tersebut terungkap dalam acara diskusi yang digelar Radar Bone bertajuk “Ketika Pemekaran Bone Selatan digantung”.
Dalam pertemuan yang dikemas dalam sebuah diskusi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui Wakil Bupati Bone, H.Ambo Dalle menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada dasarnya telah memenuhi semua persyaratan pengusulan daerah otonomi baru sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 dan telah menyetujui sepenuhnya rencana pemekaran Bone Selatan. Dan juga telah mengawal usulan tersebut sampai kementerian terkait dan DPR-RI sejak tahun 2012 lalu.
Adapun penundaan pemekaran Bone Selatan lebih pada ditetapkannya MORATORIUM pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tetap berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran Bone Selatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui, dialog bulanan Radar Bone membahas pemekaran Bone Selatan, dengan menghadirkan empat tokoh kompeten, masing-masing Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle, Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, Ketua Forum Pemekaran Bone Selatan, HA Suaedi, dan tokoh pejuang pemekaran Bone Selatan yang juga praktisi pemerintahan, HA Mappamadeng Dewang.
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, menegaskan, semua elemen masyarakat harus bersatu mendukung pemekaran. “Kita di DPRD sangat mendukung terwujudnya pemekaran. DPRD akan selalu terlibat dalam mendukung upaya pemekaran ini,” tegas Irwandi.
Irwandi juga menegaskan, DPRD akan terlibat dalam mendesak pemerintah pusat agar moratorium ini segera dicabut.
Sementara Ketua Forum Pemekaran Bone Selatan, HA Suaedi mengaku forum sudah bersurat ke pemerintah pusat mempertanyakan proses pemekaran. Yang harus dilakukan kata Suaedi, mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan undang-undang terbaru.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah gerakan besar, gerakan nasional dalam memperjuangkan pemekaran Bone Selatan. Termasuk didalamnya harus terlibat pemerintah daerah,” tegasnya. (Ilham Iskandar)
