Koran Makassar Gelar Dialog Publik, Arqam Azikin Sentil Bawaslu
bukabaca.id, Makassar – PT Koran Makassar Group pimpinan Zulkipli Tahir, SE kembali merayakan hari ulang tahun ke-9 media siber koranmakassar.com dirangkaikan dengan dialog publik tema “Pilkada Makassar 2020 dalam Persepektif Media Massa” di Cafe Resto Ombak, jalan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (19/01/2020).
Tak tanggung-tanggung, redaksi koranmakassar.com menghadirkan 9 narasumber yang kompeten, diantaranya Noval A Makmur (Aktivis Kesenian), Andi Nurhaldin NH (Wakil Ketua DPRD Kota Makassar), Abd. Hafid (Kordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Makassar), Ahman Yusran (Sekertaris Dewan Etik IWO Sulsel), Endang Sari (Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, SDM KPU Makassar), Dr. Andi Lukman Irwan (Akademisi), dan Arqam Azikin (Pengamat Politik Kebangsaan) Christopher Aviary (Ketua KNPI Makassar) diwakili oleh Sekertarisnya.
Untuk pemilihan Walikota Makassar yang akan berlangsung September nantinya disebut sebagai Pilkada yang cukup seru, karena ada beberapa aktor politik nasional yang kembali muncul untuk berkompetisi.
Endang Sari, selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, SDM KPU Makassar menuturkan bahwa pesta demokrasi kali ini kita menggunakan tagline ‘Pesta Kita Semua’, hal ini dilatar belakangi dengan kesamaan porsi publik, “KPU sebagai moderator publik, seluruh masyarakat yang berstatus warga Makassar itu memiliki porsi yang sama, publik adalah atasan kami sehingga kritik, saran dan masukan atau apapun bentuknya itu akan kami terima,” pungkasnya.
Mengingat kembali pilkada Makassar 2018 cukup menjadi pelajaran dan sebagai sebuah sejarah calon tunggal dikalahkan oleh kotak kosong, sehingga menjadi bahan evaluasi terutama kurangnya partisipasi pemilih.
“Masyarakat Makassar memiliki psikologi yang berbreda, berbicara Golongan Putih (Golput), itu ada tiga, pertama Golput Administrasi, Golput Ekonomis dan Golput Ideologi,” tutur Andi Lukman Irwan selaku Akademisi.
Ia pun menjabarkan terkait dengan Golput, menurutnya Golput Administrasi dimaksudkan adalah tidak terdaftar di KPU sebagai pemilih, Golput Ekonomis ada orang yang lebih memilih melanjutkan pekerjaannya daripada datang ke TPS untuk memilih dan Golput Ideologi hal ini berdasarkan analisa pemilih yang menganggap tidak ada calon yang sesuai ekspektasinya, Golput dengan angka yang tinggi bisa teratasi dengan saling mengingatkan dan menyampaikan pesan.
Untuk menyampaikan pesan, seni dianggap sebagai medium sosialisasi yang saat ini bisa lebih efektif, hal ini diutarakan Noval A Makmur selaku Aktivis Kesenian, hari ini sosialisasi perlu dikemas secara millenial dan melibatkan kaum millenial. Seperti para Selebgram yang diajak berkolaborasi.
“Karena jika sosialisasi hanya sebatas pidato pesan itu sulit tersampaikan, namun jika dibingkai dengan seni maka ini akan memudahkan publik menangkap pesan yang tersampaikan,” ujarnya.
Hampir senada yang diutarakan Sekertaris KNPI kota Makassar, bahwa, KNPI sekarang sedang melancarkan media literasi yang tentunya juga siap berpartisipasi dalam hal apapun terkait peran pemuda, “KNPI saat ini berada di 15 kecamatan, sehingga persoalan sosialisasi tidak akan menjadi kendala jika dikolaborasikan bersam,” kata Sekretaris KNPI Kota Makassar.
Pengamat Politik Kebangsaan, Arqam Azikin, berpandangan atas suasana menjelang Pilkada Makassar, “Saya telah banyak melihat banner atau baliho yang telah tertulis Calon Walikota, tapi kan kita ketahui bersama bahwa hari ini belum ada bakal calon yang telah dilantik oleh KPU. Sehingga Bawaslu bisa mengambil peran terhadap hal ini,” tegas Arqam.
Hal ini ditanggapi Abd Hafid selaku Kordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Makassar, bahwa, untuk persoalan baligho itu menjadi tugas pemerintah kota.
Selain itu, Arqam Azikin juga menjelaskan bahwa hari ini media sangat berperan sehingga pihak penyelenggara perlu men-tracking media online, sosial media, dan jika ada lembaga survei yang masuk maka harus diperjelas statusnya, apakah dia independen atau survei tim sukses.
Lain hal disampaikan oleh Sekretaris Dewan Etik IWO Sulsel, Ahmad Yusran, bahwa media tidak hanya diikat oleh kode etik jurnalis saja namun ada norma yang perlu kita perhatikan.
Endang mengungkapkan hingga hari ini belum ada lembaga survei yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
“Jika ada masalah persoalan proses demokrasi silahkan melapor ke penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan jika tidak dapat diselesaikan maka silahakan bawa ke DPRD,” tegas Andi Nurhaldin NH, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. (Arman Jaya)
