LBH dan KontraS Desak Kapolda Lanjutkan Kasus Kahar dg Sibali
Dari hal tersebut pihak keluarga yang didampingi oleh LBH Makassar dan KontraS Sulawesi selaku pendamping hukum beranggapan bahwa ada keganjalan dari kematian Almarhum Kahar Dg Sibali.
Kini, penyidikan kasus tersebut telah diberhentikan dengan terbitnya SP2HP (A2) dari Polda Sulsel yang mengatakan bahwa penyelidikan akan dihentikan dan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena Hayati yang dianggap Istri Alm. Kahar oleh Polda Sulsel telah bertanda tangan menolak Autopsi. Namun hal ini dianggap tidak sah karena hayati bukan istri sah dari Almarhum Kahar.
“Jadi, Hayati ini statusnya janda. Sebelum Almarhum meninggal saya diperlihakan KTP nya dan saya juga sudah cek di catatatn sipil,” tutur Ernawati.
Padahal, Istri sah Kaharuddin Dg. Sibali, yakni Ibu Nanni yang tercatat dalam kartu keluarga berikut dengan anak kandungnya dan adik kandung korban Ernawati bersedia jika jenazah Kahar dg. Sibali diautopsi.
“Saya tidak pernah meminta untuk tidak dilakukan autopsi saya bingung saya tidak pernah meminta” lanjut Ernawati
“saya ingin beliau diautopsi, saya mau tau apa penyebabnya,” harap Ibu Nanni selaku istri korban.
Upaya yang dilakukan pihak keluarga sampai saat ini hingga harus terbang ke Mabes Polri Jakarta hanyalah menuntut keadilan atas kematian Kaharuddin Dg Sibali.
“Saya minta keadilan Pak Kapolri, katanya berkeadilan saat ini, tapi mana? Saya minta itu semua, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya minta keadilan itu. Oknum-oknum ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Ernawati.
Disisi lain, LBH Makassar melalui Press Release, menduga bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Resmob Polda Sulsel dan Polres Sinjai berdasarkan kronologi penangkapan dan bukti yang diperoleh. Bahwa, diduga kuat Kahar Dg. Sibali telah disiksa hingga meninggal. Terlebih lagi terdapat luka-luka disekujur tubuh.
Melalui Konfrensi Pers, LBH Makassar dan KontraS Sulawesi mendesak Polda Sulsel untuk melajutkan penyidikan terkait kasus tersebut dan berhenti melanggengkan praktek impunitas.
“Kami LBH Makassar dan KontraS Sulawesi mendesak Kapolri dan Polda Sulsel untuk memerintahkan penyidikan agar keadilan bisa dilihat dan tegakkan prinsip peradilan yang bersih, cepat, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum,” ujar Seldy, KontraS Sulawesi.
“Kami Percaya bahwasanya suara korban adalah suara keadilan,” desaknya. (*)
