Lewat Virtual, Wabup Soppeng Ikuti Rapat Kordinasi Belanja APBD
bukabaca.id, Soppeng – Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Lutfi Halid, mengikuti acara Rapat koordinasi mengenai belanja APBD sekaligus pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara virtual di ruang Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Selasa (25/5/2021).
Rapat ini dipimpin oleh Kemendagri, Tito Karnavian dimana dalam arahannya menjelaskan tentang dalam pemulihan ekonomi terdapat permasalahan yang menjadi tantangan di semua negara yakni bagaimana untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menyelamatkan ekonomi.
“Untuk itu pemulihan ekonomi sangat penting, maka pemerintah pusat menargetkan pada triwulan ke II tahun 2021 ini diupayakan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 7 %. Ini bisa dilakukan jika semua stackholder pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menggenjot pertumbuhan ekonominya,” ungkap Tito.
“Oleh karena itu, belanja pemerintah menjadi sangat penting untuk segera dicairkan dan dibelanjakan. Sehingga di tahun ini kita harus mengatur semua lembaga untuk target belanja pertriwulan khususnya triwulan ke II” imbuhnya.
Lebih lanjut katanya, Presiden juga meminta agar anggaran yang ditransfer agar segera dibelanjakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai norma-norma yang ada.
“Di tingkat daerah, kita sudah melakukan komunikasi yang manjadi hambatan sehingga belanja ini tidak terealisasi sesuai target diantaranya adanya sisa dana penghematan pelaksanaan program kegiatan, adanya kelebihan target pajak daerah dan retribusi daerah, belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten dan kota,” jelasnya.
“Pemda masih menunggu audit DAD BPK-RI, kepala Daerah baru hasil Pilkada 2020 cenderung lebih hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran dan mencoba mengubah komposisi belanja untuk segera mengeksekusi janji politiknya. selain itu ada juga yang masih menunggu perubahan pejabat baru (pimpinan SKPD, Kekhawatiran Kepala Daerah dalam membelanjakan APBD di era pandemi terhadap masalah hukum,” tambahnya.
Terakhir kata dia, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi dan mendorong KPK di daerah masing-masing untuk melakukan audit sesegera mungkin.
“Tolong setelah rapat ini, agar pemda melakukan rapat internal untuk mengatur strategis bagaimana melakukan percepatan belanja daerah khusus triwulan ini, nanti upayakan program yang padat karya sehingga dapat dinikmati oleh rakyat dan diawal Juni kami akan melakukan evaluasi bagaimana pergerakan pertumbuhan realisasi pergerakan pertumbuhan realisasi belanja di setiap daerah apakah membaik atau tidak,” harapnya.
