Penetapan Tersangka Kades Bonea Dinilai Cacat Hukum, Kejari Selayar Terancam Digugat Rp1,3 Miliar
BukaBaca.ID, Kepulauan Selayar – Kepala Desa Bonea aktif, AS, dari Kecamatan Pasi’marannu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) terhadap Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.
AS menilai penetapan dirinya sebagai tersangka cacat hukum dan tidak sah, sehingga ia menuntut ganti rugi serta rehabilitasi nama baik dengan total nilai Rp1,3 miliar.
Gugatan ini dilayangkan terhadap Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar yang dipimpin oleh Apreza Darul Putra, SH, MH, terkait Surat Penetapan Nomor PRINT-73/P.4.28/FD.1/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025. AS beranggapan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut AS, penetapan dirinya sebagai tersangka tidak memenuhi syarat hukum yang sah. Ia menyoroti tidak adanya audit dari lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Inspektorat Kabupaten yang menyatakan adanya kerugian negara.
Selain itu, ia mengklaim bahwa dalam proses pemeriksaan, ia tidak didampingi kuasa hukum pilihannya, yang merupakan hak dasar setiap tersangka.
Kuasa hukum AS, didampingi oleh Ratna Kahali, S.H, dan Muhammad Sirul Haq, S.H, C.NSP, C.CL., menegaskan bahwa tindakan kejaksaan telah merugikan kliennya baik secara material maupun imaterial.
“Kami menuntut ganti rugi Rp 300 juta atas penahanan yang dinilai tidak sah, serta Rp1 miliar untuk rehabilitasi nama baik klien kami,” ujar Ratna Kahali.
Ratna juga menilai bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan status tersangka terhadap AS tanpa bukti kuat dan valid.
“Tindakan ini melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami meminta pengadilan membatalkan status tersangka serta memerintahkan negara untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan nama baik klien kami,” tambahnya.
Selain itu, dalam gugatan praperadilan ini, AS juga menuntut pengembalian uang senilai Rp 357.722.613 yang sebelumnya disita dalam proses penyelidikan.
Sidang praperadilan dijadwalkan segera digelar di Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar.
AS dan tim kuasa hukumnya berharap hakim dapat mempertimbangkan seluruh bukti dan argumentasi hukum yang diajukan sehingga tercapai keputusan yang adil.
Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kepala desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya APBDes 2022-2023.
Banyak pihak berharap proses hukum terhadap AS dilakukan sesuai prosedur yang sah dan adil tanpa melanggar hak-hak dasar individu.
(M. Daeng Siudjung Nyulle)
