Pilkada 2024 Kacau, Deddy Yevri Sitorus Desak Pimpinan KPU, Bawaslu, dan Mendagri Mundur
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengkritisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dinilainya penuh dengan permasalahan. Kritik ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025) lalu.
Deddy menyoroti banyaknya kendala dalam pelaksanaan Pilkada, yang menurutnya terjadi hampir 60 persen di daerah.
Ia menilai bahwa kekacauan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam perencanaan dan eksekusi tahapan pemilu oleh penyelenggara.
“Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang demokrasi yang berkualitas jika pelaksanaannya penuh dengan masalah? Sekitar 60 persen daerah mengalami kendala, ini bukan angka kecil,” tegas Deddy dalam rapat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi, Deddy meminta agar pimpinan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, hingga Kapolri untuk mundur dari jabatannya.
Menurutnya, pengunduran diri adalah langkah yang tepat demi menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Deddy juga menegaskan bahwa permasalahan dalam Pilkada 2024 harus segera dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terulang pada pemilihan selanjutnya.
“Kita tidak bisa terus-menerus menghadapi masalah yang sama setiap pemilu. Ini harus menjadi pelajaran dan ada tindakan konkret untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU, Bawaslu, Kemendagri, maupun Polri terkait desakan mundur yang disampaikan oleh Deddy Yevri Sitorus. (Adp/Adp)
