Pj Sekda Sulsel Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Bahas Program Pengendalian Inflasi dan Penurunan Angka Stunting
BukaBaca.id, Makassar – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, menerima kedatangan tim pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk membahas tentang program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Progam itu di antaranya terkait pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem.
“Kami ucapkan selamat datang di Pemprov Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini. Mereka akan berada di Sulsel selama kurang lebih 15 hari ke depan,” kata Arsjad di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/11/2023).
Kata Arsjad, kedatangan mereka untuk mengambil sampel di pemerintah daerah, yakni Kabupaten Gowa, Wajo, Kota Makassar, dan Pemprov Sulsel.
Tim ini akan memotret dan mengumpulkan data serta informasi terkait program yang telah dilaksanakan Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota terkait upaya-upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.
“Kita ketahui bersama, saat ini Pj Gubernur Sulsel telah menginstruksikan delapan program prioritas. Di antaranya adalah penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Terkait stunting, ia berharap angka 27 persen saat ini bisa diturunkan. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem mengalami penurunan melalui program-program Pemprov Sulsel, seperti ketahanan pangan serta aplikasi Inzting atau Ikhtiar Menzerokan Stunting.
Untuk kemiskinan ekstrem, kata Arsjad, saat ini sedang digalakkan budi daya pisang di atas lahan seluas 500 ribu hektare atau kurang lebih sekitar 1 juta tanaman pisang.
Diharapkan ini bisa menjadi peluang lapangan kerja baru diciptakan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan masyarakat sehingga 1,57 persen zona kemiskinan ekstrem bisa berkurang.
“Untuk itu, tim pengawasan Kementerian Keuangan ini diharapkan bisa menyelaraskan data terkait jumlah prevalensi stunting, termasuk juga zona kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Tim pengawasan ini juga akan melihat sudah sejauh mana kebijakan penganggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
