Sebanyak 72 Unit Huntap Tipe 36 untuk Korban Banjir Bandang Lutra Mulai Dibangun
bukabaca.id, Luwu Utara – Wacana terkait pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban banjir bandang Luwu Utara kini akan segera terealisasi. Pasalnya saat ini pembangunan sebanyak 72 unit huntap akan segera dimulai dengan tipe 36.
Adapun lokasi pembangunan huntap yakni berada di Dusun Porodoa Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng. Peletakan batu pertamanya pun telah dilakukan oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani pada Jumat (4/6/2021).
Diketahui, 72 huntap ini merupakan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan demikian, Bupati Indah pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas atensinya yang begitu luar biasa terhadap korban banjir bandang di Luwu Utara.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR yang terus menunjukkan atensinya kepada warga korban bencana di Luwu Utara.” ucap Indah.
Lebih lanjut, Indah juga mengatakan bahwa pembangunan 72 unit huntap adalah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hunian yang lebih layak pascabencana kepada para korban bencana banjir bandang di Luwu Utara.
“Kami percaya, Kementrian PUPR akan selalu hadir di mana masyarakat membutuhkannya. Hal itu dapat kita lihat dan rasakan saat banjir bandang terjadi. Di mana Menteri PUPR langsung turun melihat kondisi yang ada,” jelas Indah.
Terakhir, Indah berharap agar peletakan batu pertama pembangunan huntap menjadi magnet terbangunnya kembali hunian tetap berikutnya. Sehingga semua korban bencana yang sudah kehilangan tempat tinggal dapat memiliki harapan yang lebih baik dengan adanya hunian yang baru dan layak.
“Harapan kita, peletakan batu pertama ini dapat menjadi magnet agar kembali tersusunnya batu-batu baru selanjutnya bagi kepastian hunian tetap bagi masyarakat korban banjir bandang,” harapnya.
Sekadar diketahui, turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar, ST., S.St., MT., beserta jajarannya, unsur Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. (*)
