Tim PKM-RSH Unhas Lakukan Penelitian Terkait Rendahnya Kepesertaan JKN di Bulukumba
bukabaca.id, Bulukumba– Tim PKM-RSH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin melakukan penelitian dengan judul “Menuju Universal Health Coverage di Masa Pandemi Covid-19: Studi Tentang Rendahnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bulukumba”, yang dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Penelitian ini di ketuai oleh Andi Irpan Badawi dengan rekan tim peneliti yaitu, Nurhudaeni Rahmiani, Muhammad Nurcholis Setiawan, dan Muh Rafliansyah S.
Penelitian tersebut diselenggarakan sejak tanggal 3 Juni lalu, dan akan berlanjut hingga 3 Juli 2021 mendatang. Dalam penelitian ini menggunakan informan dari pihak pemerintah setempat serta masyarakat yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Sebelum turun ke lapangan, Tim PKM-RSH juga telah melakukan rapid test untuk mencegah penyebaran virus korona di masyarakat.
Dalam hal ini Tim peneliti melakukan penelitian tersebut atas dasar data faktual oleh BPS Kabupaten Bulukumba (2020), bahwasanya persentase penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN pada tahun 2019 hanya sebesar 59,74 %, dan yang tidak terdaftar sebesar 40,26 %. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, persentase tersebut tergolong rendah dan bahkan termasuk daerah yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar memiliki rasio tertinggi dalam kepesertaan JKN yakni 95 %, kemudian Kabupaten Pangkep 88 %, lalu disusul Kabupaten Maros sebesar 85 %. Kemudian untuk Kota Makassar masih berada di angka 78 %, sedangkan Kabupaten Gowa di kisaran 65 %. Data tersebut menunjukkan terkait sebuah keprihatinan oleh tim peneliti dikarenakan program JKN oleh BPJS Kesehatan memiliki urgensi dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, program tersebut diberlakukan dengan tujuan mengatasi kendala biaya pengobatan. Namun, rendahnya cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Bulukumba justru akan mempengaruhi kondisi pelayanan kesehatan yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan penduduk di Kabupaten Bulukumba. Oleh sebab itu, tim peneliti berusaha mengetahui akar penyebab dari masalah tersebut, sehingga pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki referensi sebagai dalam merumuskan kebijakan untuk memperluas kepesertaan JKN.
Menurut salah satu masyarakat di Kabupaten Bulukumba yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN oleh BPJS Kesehatan yaitu Alimuddin. Pihaknya mengatakan bahwa dirinya tidak terdata oleh pemerintah sebagai masyarakat miskin. Sehingga ketika ia mendaftar menjadi peserta JKN, maka itu akan menyiksanya karena harus membayar iuran perbulan.
“Penghasilan saya cuma sedikit karena saya hanya bertani. Selain itu, saya tidak ter data oleh pemerintah sebagai masyarakat miskin. Jadi, jika saya mendaftar sebagai peserta JKN, pastinya saya terdaftar di JKN Mandiri yang membayar iuran bulanan. Hal tersebut pasti menyiksa saya, apalagi iuran sekarang sudah naik,” ujar Alimuddin dengan menggunakan bahasa Konjo, namun telah diterjemahkan.
Dari adanya pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kendala masyarakat tidak terdaftar sebagai peserta JKN oleh BPJS Kesehatan adalah iuran yang terbilang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah setempat khsususnya di Kabupaten Bulukumba dapat lebih teliti khususnya dalam pemutakhiran data masyarakat yang tidak mampu, sehingga program JKN PBI oleh BPJS Kesehatan (bantuan pemerintah) dapat lebih tersentuh dan terarah ke masyarakat secara tepat.
