Transformasi Konflik Politik di Masa Pandemi
bukabaca.id, Makassar – Akhir-akhir ini pandemi virus Corona yang berasal dari Wuhan, China. Telah menyebabkan beragam krisis di seluruh penjuruh dunia. Akibatnya, setiap negara telah melakukan macam upaya untuk mencengah penyebaran virus mematikan ini.
Terkhusus masyarakat Indonesia yang saat ini tengah disibukkan untuk memerangi Covid-19 dikarenakan jumlah positif pada saat ini berada pada angka 18.010 jiwa. Diketahui, bahwa wabah ini bisa menyerang siapa saja tidak peduli dari kalangan elite ataupun rakyat biasa, karena nyatanya wabah ini tidak dapat diajak untuk berkompromi.
Penyebaran wabah Corona Virus di Indonesia yang semakin hari semakin ganas memberikan kecemasan kolektif apabila ia menjangkit terlalu lama di Indonesia. Berbagai krisis yang dapat ditimbulkan baik dari sektor kesehatan, ekonomi ,maupun politik.
Dampak ekonomi yang timbul yakni banyaknya korban PHK sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak, jika ekonomi masyarakat semakin menurun maka dapat dipastikan tingkat kriminalitas akan semakin tinggi sehingga dapat menimbulkan krisis sosial yang dapat menganggu stabilitas politik. Namun, di tengah wabah yang mencekam ini beberapa elite politik memanfaatkan pandemi covid-19 dan juga dari mereka hanya duduk diam seakan tak acuh melihat kondisi negara yang sedang dirundung duka.
Sebagian dari mereka memanfaatkan situasi ini dengan melakukan pencitraan di masyarakat. Salah satunya melakukan bantuan sosial dengan memasang wajah-wajah mereka di bantuan tersebut agar mendapat suara dari rakyat dengan mengatasnamakan rasa kemanusian padahal ada niat yang terselubung (politik praktis).
Namun, tak dapat disangkal jika sebentar lagi memang beberapa daerah di Indonesia bakal melaksanakan Pilkada 2020 sehingga beberapa dari mereka melakukan gimik politik. Dan ada juga yang menggunakan situasi ini dengan mendorong kebijakan-kebijakan, yaitu salah satunya disahkannya RUU Omnibus Law di tengah derita rakyat akibat pandemi Covid-19. Padahal jika merefleksi ulang dapat dilihat bahwa beberapa bulan kemarin sebelum corona merebak di Indonesia kebijakan mengenai RUU Omnibus Law yang dikeluarkan pemerintah menuai kontroversi dan juga sewaktu muncul ia mendapatkan penolakan oleh banyak pihak.
Begitupun baru-baru ini yang sempat marak diperbincangkan di berbagai media massa dan berita-berita di TV nasional. Banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong datang ke pusat perbelanjaan seperti super market (Mall) maupun pasar tradisional,. Padahal, sekarang ini masih diberlakukan PSBB, dan hal ini mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena seakan pemerintah telah melonggarkan masyarakat untuk beraktivitas kembali dan berkerumun di tempat perbelanjaan dan sebaliknya pemerintah melarang atau memperketat aktivitas di rumah ibadah seperti masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya.
Dapat dilihat juga dalam konteks politik, Corona diartikan sebagai bencana politik yang tercipta secara alamiah untuk menguji tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan. Keterbukaan dan sikap responsif pemerintah akan membantu publik, sehingga efekstivitas pemerintah dalam merespon ancaman pandemi ini akan menunjukkan sejauh mana simpati publik. Apalagi, munculnya beberapa wacana isu politik nasional sehingga publik akhirnya semakin liar berspekulasi seraya mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Kita selalu berharap bahwa kesiapan maupun sikap kita dalam menghadapi pandemi tidak diperkeruh oleh isu politik. Karena ketika keselamatan dan perlindungan diutamakan maka kepercayaan masyarakat pada kekuasaan akan terpelihara dan segala kebijakan yang berorientasi sungguh-sungguh pada kemanusian pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara.
Penulis: Indri Indraswari, NIM 1763140009, Mahasiswi Prodi Sosiologi Universitas Negeri Makassar, tulisan ini adalah tugas mata kuliah Sosiologi Politik dan Birokrasi dengan tema “Konflik Politik”.
Ket: Isi tulisan adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis.
