UIN Alauddin Makassar Kini Berstatus Badan Layanan Umum
bukabaca.id, Makassar – Wakil Rektor ll Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar, Prof Wahyuddin Naro, menerangkan bahwa UIN Alauddin Makassar telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan begitu, kata dia, penggunaan anggaran berbasis kinerja untuk kesejahteraan pegawai dan dosen dilihat dari capain kinerjanya melaui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang setiap tahunnya ditandatangani oleh Rektor dan Pengelolaan Keuangan BLU.
Selain itu, Prof. Wahyuddin Naro juga menjelaskan mekanisme kerja pegawai dan dosen dalam meningkatkan mutu prodi dan akademik yang berdasarkan pada Rencana Strategi (Resntra) Kementerian Agama (Kemenag), dan juga Pancacita Rektor.
Menurutnya, dalam pembagian dosen ada dua, yakni dosen yang mendapat tugas tambahan dan tidak mendapatkan tugas tambahan.
“Mereka yang mendapat tugas tambahan, mulai Rektor hingga Kaprodi yang harus melakukan layanan-layanan manajerial,” jelasnya.
“Kenapa manajerial, karena inilah yang akan menggerak kegiatan, program (peningkatan mutu dan akademik). Jadi inilah yang akan mengukur kinerja,” ujar Prof Wahyuddin di hadapan jajaran pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Kamis (20/1/2022).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan, maka mereka full dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik berkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“Jadi dalam rangkai capaian indikator kinerja utama tadi, maka dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan harus full melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan akademik itu,” tandasnya.
“Tapi, dosen yang mendapatkan tugas tambahan itu, bukan berarti tidak mengajar, mereka juga mengajar tapi hanya untuk kebutuhan BKD, mereka melaksankan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan BKD,” bebernya.
Tidak hanya itu, Prof Wahyudin menyampaikan bahwa mereka tidak full lagi mengurusi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian, mekanisme kerja pegawai, mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni Fakultas Sains dan Teknologi itu menyebut bahwa pegawai terbagi dua, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN.
“Pegawai ASN itu ada staff, ada struktural. Jadi struktural yang mengawal, dan staff yang melaksanakan. Kemudian pegawai Non ASN ada empat, tenaga harian operator, pengadministrasian, laboran dan securty,” sebutnya.
Berkaitan peningkatan mutu prodi dan akdemik, Prof Wahyuddin menerangkan, tugas dari pegawai operator prodi sebagai pengimput data rekam jejak akademik dosen dan mahasiswa yang nantinya akan diverifikasi oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
“Jadi GPM ini akan bertugas memverifikasi, apakah sesuai yang diinput oleh operator dengan dokumen-dokumen yang ada. Jadi harus dipahami menyimpan dokumen itu bukan GPM dan operator, tapi prodi,” ungkap dia.
Terkait dengan hal itu, Prof Wahyudin mengatakan, kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi maupun yang tidak harus satu koordinasi dengan kepala kantor atau Kepala Tata Usaha agar nantinya dokumen-dokumen tersebut ada saat dilakukan verifikasi oleh GPM.
“Ini dalam rangka meningkatkan mutu, karena salah satu poin penting dalam akreditasi adalah dokumen. Makanya kita membuat ini oprator di setiap prodi. Kalau dulu kan, hanya ada di fakultas, sekarang sudah ada di prodi,” katanya.
Terkahir, kata dia, dokumen-dokumen tersebut akan kembali diverifikasi di Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melihat berapa poin yang didapatkan dari hasil kinerja dosen dan pegawai.
“Setalah dinilai dari SPI dan LPM keluar lah poinnya. Berapa jumlah poinnya maka itulah kesejahteraan yang diperoleh dari dosen maupun pegawai yang bekerja,” tutup Prof Wahyudin. (Afw)
